A. STRATEGI PENGORGANISASIAN PESAN-PESAN BAD NEWS
Ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan mengomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat memperngaruhi citra organisasi bisnis secara negatif, ada tiga yang perlu diperhatikan yaitu:
1) Penyampaian bad-news
2) Penerimaan pesan tersebut
3) Menjaga good will sebaik mungkin dengan audiens
Disamping ketiga tersebut diatas, citra organisasi perusahaan juga perlu dijaga sebaik mungkin, dengan melakukan beberapa hal-hal, yaitu :
I. Menciptakan Audiens-Centered Tone
Bagaimana nada atau intonasi Anda dalam menyampaikan bad news, apakah mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan tiga tujuan secara spesifik :
Membantu audiens Anda mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas.
Membantu Audiens Anda mengerti bahwa keputusan Anda adil.
Membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan.
Dalam penyampaian pesan-pesan bad news perlu diperhatikan bahwa Anda perlu menekankan apa tujuan audiens carilah dan temukan apa yang terbaik bagi audiens, dan gunakan pernyataan yang positif dari pada yang negative.
II. Memilih Pendekatan Organisasi.
Ada dua pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam kaitannya dengan pesan-pesan yang kurang menyenangkan audiens (bad news), yaitu :
Pendekatan Tidak Langsung.
Pendekatan organisasional dengan perencanaan tidak langsung (indirect plan), merupakan pendekatan yang paling familiar, atau lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang berdampak kurang menyenangkan pada audiens. Anda mungkin sering menggunakan pendekatan ini untuk menghindari kekecewaan orang lain. Dalam pendekatan perencanaan tidak langsung ini, terdapat empat bagian penting, yaitu :
1) Pembuka.
Tahap awal menggunakan perencanaan tidak langsung adalah menempatkan audiens pada situasi yang netral, pernyataan yang tanpa beban bagi audiens Anda. Pernyataan netral yang menghantarkan pada pernyataan bed news sering disebut buffer.
Dalam menulis paragraph pembuka, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
Hindari untuk mengatakan “tidak”.
Hindari untuk menggunakan frasa yang tidak relevan.
Hindari permohonan maaf.
Hindari penulisan buffer yang terlalu panjang.
2) Alasan.
Setelah membuat pernyataan yang bersifat netral, maka tahap berikutnya adalah memberikan alas an mengapa suatu keputusan tersebut harus diambil/terjadi, sebelum menyatakan keputusan yang sebenarnya. Jika Anda dapat menyeikan alas an yang efektif, maka hal tersebut akan dapat membantu audiens Anda, bahwa keputusan Anda adalah fair dan logis.
Dalam hal ini, seorang komunikator yang baik harus dapat memusatkan perhatian terhadap manfaat apa yang dapat diambil oleh audiens Anda. Sebagai contoh, tatkala Anda ingin menolak pengajuan kredit seorang nasabah, maka Anda dapat memberikan penjelasan kepada mereka bahwa apabila pengajuan tersebut dipenuhi, akibatnya beban yang ditanggung menjadi semakin berat di kemudan hari.
3) Bad news.
Setelah memberikan alas an mengapa suatu keputusan harus diambil, maka pada tahapan ini Anda dapat secara langsung mengemukakan keputusan apa yang diambil, seperti penolakan lamaran kerja, menolak permintaan kredit, pemutusan hubungan kerja (PHK), mengumumkan kegagalan ujian (tidak lulus ujian), dan sejenisnya.
4) Penutup.
Setelah menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan, maka tahap berikutnya adalah memberikan kata penutup yang bersifat positif, hangat, bersahabat, dan lebih menyenangkan. Diamping itu, Anda dapat mengusulkan suatu cara pemecahan masalah yang dihadapi oleh audiens Anda. Yang lebih penting lagi adalah berikan kesan yang baik pada audiens Anda.
Pendekatan Langsung
Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisir melalui perencanaan langsung, akan diawali dengan suatu pernyataan bad news, kemudian diikuti dengan berbagai alas an yang mendukungnya, dan diakhiri dengan penutupan yang bersahabat.
Walaupun pendekatan ini relative jarang dipakai, namun pendekatan ini memiliki suatu keuntungan, bahwa audiens hanya memerlukan waktu yang relative singkat untik sampai pada main ide-ide pokoknya, yaitu bad news.
Suatu pendekatan organisasional perencanaan langsung (direct plan) dapat diterapkan jika :
1. Penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yangdituju.
2. Pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima
pesan.
3. Pesan disampaikan secara empati.
B. MENGKOMUNIKASIKAN INFORMASI DAN JAWABAN NEGATIF
Dalam dunia bisnis, seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan, atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu, menjadi hambatan dalam berkomunikasi.
1. Bad-News Tentang Produk
Ketika anda ingin menyampaikan Bad-News tentang produk, pertanyaannya adalah pendekatan mana yang akan dipilih: Pendekatan langsung atau Pendekatan tak langsung.
2. Penolakan Kerja Sama
Apabila seseorang meminta informasi atau partisipasi dalam suatu kegiatan tertentu, sementara itu anda tidak dapat memenuhi permintaan, anda dapat menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung.
3. Penolakan Undangan
Bila harus mengatakan “Tidak” atas suatu undangan teman bisnis, anda dapat menggunkan pendekatan organisasional, pendekatan langsung dan pendekatan tak langsung.
C. PENYAMPAIAN BAD-NEWS KE PELANGGAN
Ketika anda ingin menyampaikan pesan Bad-News kepada penlanggan atau calon pelanggan anda, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pembaca anda tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari.
1. Bad-News tentang Pesanan
Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad-news tentan pesanan (orders). Bila anda hanya memenuhi sebagian pesanan produk pelanggan anda dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung, yang isi paragraf pembukanya adalah good news bahwa sebagian produk pesanannya dapat dipenuhi.
2. Penolakan Surat Pengaduan dan Keluhan
Dalam melakukan penolakan atas surat pengaduan (claim letters) yang diajukan oleh pelanggan, sebaiknya anda perlu menghindari penggunaan bahasa yang mempunyai dampak negatif bagi mereka.
3. Mengganti Produk
Seorang pelanggan dapat saja meminta atau rumusan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi.
4. Tidak Memenuhi Pesanan
Kadang kala anda tidak dapat memenuhi pesanan baik sebagian maupun degan produk pengganti (infillable orders). Apabila hal ini terjadi, tugas anda adalah menyatakan secara tegas bahwa anda tidak dapat memenuhi pesanan dari pelanggan anda.
D. BAD-NEWS TENTANG ORANG
Para manajer sering kali dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan bila harus menyampaikan bad-news kepada para karyawannya. Surat bagi calon manajer mungkin dapat ditulis dengan pendekatan langsung
1. Penolakan menulis surat rekomendasi
2. Penolakan lamaran pekerjaan
3. Surat penolakan kredit
Selasa, 22 November 2011
PENULISAN LAPORAN BISNIS
A. PENGERTIAN LAPORAN BISNIS
Menurut Herta A. Murphy Laporan Bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu
Bagi suatu perusahaan, umumnya, penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan antara lain:
a Untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan
a Untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan
a Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan
a Untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal
a Untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas isu-isu tertentu
a Untuk memperoleh sumber perdanaan
B. PENGGOLONGAN LAPORAN BISNIS
¯ Menurut fungsinya: suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberi informasi atau untuk analisis
¯ Menurut subjeknya: suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh
¯ Menurut formalitasnya: suatu laporan dapat dibedakan dari segi formal atau nonformal
¯ Menurut keasliannya: suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan juga apakah berasal dari publik atau swasta
¯ Menurut frekuensinya: laporan dapat dibedakan atas dasar secara berkala atau khusus
¯ Menurut jenisnya: laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan
¯ Menurut kegiatan proyek: dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat tiga jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir
¯ Menurut pelaksanaan pertemuan: laporan bisnis dapat dibedakan atas agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan
C. PERSIAPAN PENULISAN LAPORAN BISNIS
v Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup
v Pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan
v Tentukan ide atau gagasan
v Mengumpulkan bahan yang diperlukan
v Menganalisis dan menafsirkan data
v Mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhir
D. BAGIAN POKOK LAPORAN BISNIS
a. Pendahuluan
Ø Pemberi kuasa
Ø Layout/ rencana presentasi
Ø Masalah
Ø Maksud penulisan
Ø Ruang lingkup
Ø Metodologi
Ø Sumber-sumber primer atau skunder
Ø Latar belakang
Ø Definisi istilah
Ø Keterbatasan
Ø Rekomendasi
b. Teks
Membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan
c. Penutup
Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul “rencana tindakan” atau “proposisi”.
a. Rangkuman
b. Kesimpulan
c. Rekomendasi
d. Rencana tindakan
e. Proposisi
E. ORGANISASI TUBUH LAPORAN BISNIS
c Cara menyusun tubuh laporan bisnis
a. Cara deduktif: menggambarkan laporan dari belakang kedepan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu, sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan
b. Cara induktif: menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan
c Cara menyusun teks laporan bisnis:
1. Membuat topik-topik atau kriteria
2. Menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-
3. Kejadian
4. Mendeskripsikan lokasi atau tempat
5. Menjelaskan suatu proses atau prosedur
6. Menyusun urutan berdasarkan tingkat
7. Kepentingan
8. Menyusun urutan tingkat familiaritas
9. Menyusun sumber-sumber yang digunakan
10. Pemecahan masalah
c Metode outline
1. Jenis-jenis judul
2. Format outline
3. Paralelisme dalam judul
ETIKA PERAWAT
A. Konsep Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Profesi Keperawatan
1. Tanggung Jawab
Menempatkan kebutuhan pasen di atas kepentingan sendiri. Melindungi hak pasen untuk memperoleh keamanan dan pelayanan yang berkualitas dari perawat. Selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian serta menjaga perilaku dalam melaksanakan tugasnya.
Tanggung jawab menunjukkan kewajiban. Ini mengarah kepada kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara professional. Manajer dan para staf harus memahami dengan jelas tentang fungsi tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing perawat dan bidan serta hasil yang ingin dicapai dan bagaimana mengukur kualitas kinerja stafnya. Perawat yang professional akan bertanggung jawab atas semua bentuk tindakan klinis keperawatan atau kebidanan yang dilakukan dalam lingkup tugasnya.
Tanggung jawab diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kinerja yang ditampilkan guna memperoleh hasil pelayanan keperawatan atau kebidanan yang berkualitas tinggi. Yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan tanggung jawab adalah memahami secara jelas tentang “uraian tugas dan spesifikasinya” serta dapat dicapai berdasarkan standar yang berlaku atau yang disepakati. Hal ini berarti perawat mempunyai tanggung jawab yang dilandasi oleh komitmen, dimana mereka harus bekerja sesuai fungsi tugas yang dibebankan kepadanya.
Untuk mempertahankannya, perawat dan bidan hendaknya mampu dan selalu melakukan introspeksi serta arahan pada dirinya sendiri (self-directed), merencanakan pengembangan diri secara kreatif dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya. Hal ini diperlukan agar mereka dapat mengidentifikasi elemen-elemen kritis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja klinis mereka, guna memenuhi kepuasan pasen dan dirinya sendiri dalam pekerjaannya. Mencatat respon dan perkembangan pasen dengan lengkap dan benar merupakan salah satu tanggung jawab perawat dalam melaksanakan tugasnya.
2. Akontabilitas
Akontabilitas adalah mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan, dimana “tindakan” yang dilakukan merupakan satu aturan profesional. Oleh karena itu pertanggungjawaban atas hasil asuhan keperawatan atau kebidanan mengarah langsung kepada praktisi itu sendiri. Pada tingkat pelaksana sebagai perawat harus memiliki kewenangan dan otonomi (kemandirian) dalam pengambilan keputusan untuk tindakan yang akan mereka lakukan. Manajer ruangan (KARU) bertanggung jawab atas keputusannya terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya, termasuk menyeleksi staf, terutama mengarah pada kemampuan kinerja mereka masing-masing. Selanjutnya, setiap perawat sebagai anggota tim bertanggung jawab terhadap penugasan yang dilimpahkan kepadanya. Oleh karena itu, setiap perawat harus faham terhadap pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan kepadanya. Kepala ruangan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari srafnya. Perawat professional harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan asuhan keperawatan atau kebidanan kepada pasen. Kepekaan diperlukan terhadap hasil setiap tindakan yang dilakukannya, karena berhubungan dengan tanggung jawab, pendelegasian, kewajiban dan kredibilitas profesinya.
Akontabilitas profesional mempunyai beberapa tujuan :
(1) Perawat dan bidan harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pasien, manajer dan organisasi tempat mereka bekerja.
(2) Mereka bertanggungjawab terhadap tindakan yang diambil untuk pasen dan keluarganya, masyarakat dan juga terhadap profesinya.
(3) Mengevaluasi praktek profesional dan para stafnya.
(4) Menerapkan dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan dan yang dikembangkan oleh organisasi.
(5) Membina ketrampilan personal staf masing-masing.
(6) Memastikan ruang lingkup dalam proses pengambilan keputusan secara jelas.
B. Falsafah Etika Keperawatan
Keperawatan berpandangan bahwa manusia dan kemanusiaan merupakan titik sentral setiap upaya pembangunan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari pandangan ini disusun paradigma keperawatan yang terdiri atas empat konsep dasar yakni manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan seperti diuraikan di bawah ini:
1. Manusia
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pribadi yang utuh dan unik, mempunyai aspek bio-psiko–sosiokultural–spiritual. Manusia sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dan berespon terhadap lingkungan, mempunyai kemampuan untuk mempertahankan integritas diri melalui mekanisme adaptasi.
Dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi termasuk kebutuhan pengakuan harkat dan martabat untuk mencapai keseimbangan sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan perkembangan. Manusia Indonesia adalah manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber daya pembangunan yang berhak memiliki kemampuan untuk hidup sehat guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Selain itu manusia Indonesia merupakan manusia yang memiliki berbagai kultur yang bersifat unik dan memiliki berbagai keyakinan tentang sehat, sehingga akan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Kesehatan
Kesehatan adalah kondisi dinamis manusia dalam rentang sehat sakit yang merupakan hasil interaksi dengan lingkungan. Sehat merupakan keadaan seimbang bio-psiko-sosio-spiritual yang dinamis yang memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri sehingga dapat berfungsi secara optimal guna memenuhi kebutuhan dasar melalui aktifitas sehari-hari sesuai dengan tingkat tumbuh kembangnya.
Sehat sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum adalah hak dan tanggung jawab setiap individu yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sakit merupakan keadaan yang tidak seimbang antara bio-psiko-sosio-spiritual sebagai respon tubuh terhadap interaksinya dengan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Respon ini menyebabkan terganggunya individu untuk berfungsi optimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan tingkat tumbuh kembang. Respon yang tidak adekuat terhadap lingkungan dapat disebabkan oleh karena ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan. Kondisi manusia dalam rentang sehat sakit merupakan bidang garapan keperawatan.
3. Lingkungan
Lingkungan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, baik faktor dari dalam diri (internal) maupun dari luar (eksternal). Lingkungan internal meliputi aspek-aspek genetika, struktur dan fungsi tubuh, dan psikologis, sedangkan lingkungan eksternal meliputi lingkungan sekitar manusia baik lingkungan fisik, biologis, sosial, kultural, dan spiritual. Lingkungan internal dan eksternal akan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia termasuk persepsinya tentang sehat sakit, cara-cara memelihara dan mempertahankan kesehatan serta menanggulangi penyakit.
Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan yang dinamis dengan lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk merespon secara adaptif terhadap pengaruh lingkungan agar dapat mempertahankan kesehatan. Ketidakmampuan manusia merespon terhadap pengaruh lingkungan internal maupun eksternalnya, akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau terjadi pergeseran status kesehatan dalam rentang sehat sakit.
4. Keperawatan
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sehat atau sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
Pelayanan keperawatan berupa bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri.
Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang langsung diberikan kepada klien/pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Asuhan keperawatan dilaksanakan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan, dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawabnya.
Pelayanan keperawatan sebagai pelayanan profesional yang bersifat humanistis terintegrasi di dalam pelayanan kesehatan, dapat bersifat independen dan interdependen serta dilaksanakan dengan berorientasi kepada kebutuhan objektif klien. Perawat sebagai tenaga profesional yang mempunyai kemampuan baik intelektual, teknikal, interpersonal dan moral bertanggung jawab dan berkewenangan melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan.
C. Etika Keperawatan
Kerangka konsep dan dimensi moral dari suatu tanggung jawab dan akontabilitas dalam praktek klinis keperawatan dan kebidanan didasarkan atas prinsip-prinsip etika yang jelas serta diintegrasikan ke dalam pendidikan dan praktek klinis. Hubungan perawat dengan pasien dipandang sebagai suatu tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap pasien yang pada hakekatnya adalah hubungan memelihara (caring). Elemen dari hubungan ini dan nilai-nilai etiknya merupakan tantangan yang dikembangkan pada setiap sistem pelayanan kesehatan dengan berfokus pada sumber-sumber yang dimiliki. Perawat harus selalu mempertahankan filosofi keperawatan yang mengandung prinsip-prinsip etik dan moral yang tinggi sebagaimana perilaku memelihara dalam menjalin hubungan dengan pasien dan lingkungannya. Sebagai contoh, ketika seorang perawat melakukan kesalahan dalam memberikan obat kepada pasen, dia harus secara sportif (gentle) dan rendah hati (humble) berani mengakui kesalahannya. Pada kasus ini dia harus mempertanggungjawabkan kepada: (1) pasien sebagai konsumen, (2) dokter yang mendelegasikan tugas kepadanya, (3) Manajer Ruangan yang menyusun standar atau pedoman praktek yang berhubungan dengan pemberian obat (4) Direktur Rumah Sakit atau Puskesmas yang bertanggung jawab atas semua bentuk pelayanan di lingkungan organisasi tersebut.
D. Permasalahan dalam Profesi Keperawatan di Indonesia
Perawat dihadapkan pada suatu situasi untuk mengidentifikasi sejauh mana kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi dan berbagai upaya untuk membantu klien dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini dilakukan dalam proses interaksi perawat/klien. Oleh karena objeknya adalah manusia dalam segala tingkatannya, dan manusia adalah makhluk hidup yang sampai saat ini belum semua aspeknya terungkap melalui ilmu pengetahuan, berarti pula perawat senantiasa dihadapkan pada kondisi pekerjaan yang penuh dengan risiko. Oleh karenanya, perawat dituntut pada tingkat kemampuan profesional agar ia mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan.
Sebagaimana dikemukakan bahwa keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan atas ilmu dan kiat keperawatan: Hal ini bermakna bahwa pelayanan keperawatan yang profesional hanya dapat dimungkinkan bila tenaga keperawatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan keperawatan. Tenaga keperawatan yang profesional ditandai dengan pengetahuan yang mendalam dan sistematis, keterampilan teknis dan kiat yang diperoleh melalui latihan lama dan teliti, serta pelayanan/asuhan pada yang memerlukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis tersebut dengan berpedoman pada filsafat moral yang diyakini, yaitu etika profesi. Di Indonesia, kategori pendidikan yang menghasilkan tenaga keperawatan profesional diperoleh dari jenjang pendidikan tinggi yang ada saat ini yaitu Akademi Keperawatan (jenjang Diploma III) dan program pendidikan sarjana keperawatan/Ners.
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 telah memberikan pengakuan secara jelas terhadap tenaga keperawatan sebagai tenaga profesional sebagaimana pada Pasal 32 ayat (4), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi dan hakhak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini, peraturan tentang standar profesi belum ada. Dengan demikian, standar praktik keperawatan yang ada di sebagian rumah sakit hanya bersifat mengikat ke dalam, tetapi tidak ke luar secara hukum belum dapat dipertanggungj awabkan (karena akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah). Oleh karena itu, tenaga keperawatan yang saat ini bekerja di tatanan pelayanan tidak memiliki standar baku sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan keperawatan.
Kode etik keperawatan sebagai norma moral yang mengandung nilai luhur dijunjung tinggi oleh setiap tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada kliennya
1. Tanggung Jawab
Menempatkan kebutuhan pasen di atas kepentingan sendiri. Melindungi hak pasen untuk memperoleh keamanan dan pelayanan yang berkualitas dari perawat. Selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian serta menjaga perilaku dalam melaksanakan tugasnya.
Tanggung jawab menunjukkan kewajiban. Ini mengarah kepada kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara professional. Manajer dan para staf harus memahami dengan jelas tentang fungsi tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing perawat dan bidan serta hasil yang ingin dicapai dan bagaimana mengukur kualitas kinerja stafnya. Perawat yang professional akan bertanggung jawab atas semua bentuk tindakan klinis keperawatan atau kebidanan yang dilakukan dalam lingkup tugasnya.
Tanggung jawab diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kinerja yang ditampilkan guna memperoleh hasil pelayanan keperawatan atau kebidanan yang berkualitas tinggi. Yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan tanggung jawab adalah memahami secara jelas tentang “uraian tugas dan spesifikasinya” serta dapat dicapai berdasarkan standar yang berlaku atau yang disepakati. Hal ini berarti perawat mempunyai tanggung jawab yang dilandasi oleh komitmen, dimana mereka harus bekerja sesuai fungsi tugas yang dibebankan kepadanya.
Untuk mempertahankannya, perawat dan bidan hendaknya mampu dan selalu melakukan introspeksi serta arahan pada dirinya sendiri (self-directed), merencanakan pengembangan diri secara kreatif dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya. Hal ini diperlukan agar mereka dapat mengidentifikasi elemen-elemen kritis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja klinis mereka, guna memenuhi kepuasan pasen dan dirinya sendiri dalam pekerjaannya. Mencatat respon dan perkembangan pasen dengan lengkap dan benar merupakan salah satu tanggung jawab perawat dalam melaksanakan tugasnya.
2. Akontabilitas
Akontabilitas adalah mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan, dimana “tindakan” yang dilakukan merupakan satu aturan profesional. Oleh karena itu pertanggungjawaban atas hasil asuhan keperawatan atau kebidanan mengarah langsung kepada praktisi itu sendiri. Pada tingkat pelaksana sebagai perawat harus memiliki kewenangan dan otonomi (kemandirian) dalam pengambilan keputusan untuk tindakan yang akan mereka lakukan. Manajer ruangan (KARU) bertanggung jawab atas keputusannya terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya, termasuk menyeleksi staf, terutama mengarah pada kemampuan kinerja mereka masing-masing. Selanjutnya, setiap perawat sebagai anggota tim bertanggung jawab terhadap penugasan yang dilimpahkan kepadanya. Oleh karena itu, setiap perawat harus faham terhadap pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan kepadanya. Kepala ruangan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari srafnya. Perawat professional harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan asuhan keperawatan atau kebidanan kepada pasen. Kepekaan diperlukan terhadap hasil setiap tindakan yang dilakukannya, karena berhubungan dengan tanggung jawab, pendelegasian, kewajiban dan kredibilitas profesinya.
Akontabilitas profesional mempunyai beberapa tujuan :
(1) Perawat dan bidan harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pasien, manajer dan organisasi tempat mereka bekerja.
(2) Mereka bertanggungjawab terhadap tindakan yang diambil untuk pasen dan keluarganya, masyarakat dan juga terhadap profesinya.
(3) Mengevaluasi praktek profesional dan para stafnya.
(4) Menerapkan dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan dan yang dikembangkan oleh organisasi.
(5) Membina ketrampilan personal staf masing-masing.
(6) Memastikan ruang lingkup dalam proses pengambilan keputusan secara jelas.
B. Falsafah Etika Keperawatan
Keperawatan berpandangan bahwa manusia dan kemanusiaan merupakan titik sentral setiap upaya pembangunan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari pandangan ini disusun paradigma keperawatan yang terdiri atas empat konsep dasar yakni manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan seperti diuraikan di bawah ini:
1. Manusia
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pribadi yang utuh dan unik, mempunyai aspek bio-psiko–sosiokultural–spiritual. Manusia sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dan berespon terhadap lingkungan, mempunyai kemampuan untuk mempertahankan integritas diri melalui mekanisme adaptasi.
Dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi termasuk kebutuhan pengakuan harkat dan martabat untuk mencapai keseimbangan sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan perkembangan. Manusia Indonesia adalah manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber daya pembangunan yang berhak memiliki kemampuan untuk hidup sehat guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Selain itu manusia Indonesia merupakan manusia yang memiliki berbagai kultur yang bersifat unik dan memiliki berbagai keyakinan tentang sehat, sehingga akan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Kesehatan
Kesehatan adalah kondisi dinamis manusia dalam rentang sehat sakit yang merupakan hasil interaksi dengan lingkungan. Sehat merupakan keadaan seimbang bio-psiko-sosio-spiritual yang dinamis yang memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri sehingga dapat berfungsi secara optimal guna memenuhi kebutuhan dasar melalui aktifitas sehari-hari sesuai dengan tingkat tumbuh kembangnya.
Sehat sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum adalah hak dan tanggung jawab setiap individu yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sakit merupakan keadaan yang tidak seimbang antara bio-psiko-sosio-spiritual sebagai respon tubuh terhadap interaksinya dengan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Respon ini menyebabkan terganggunya individu untuk berfungsi optimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan tingkat tumbuh kembang. Respon yang tidak adekuat terhadap lingkungan dapat disebabkan oleh karena ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan. Kondisi manusia dalam rentang sehat sakit merupakan bidang garapan keperawatan.
3. Lingkungan
Lingkungan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, baik faktor dari dalam diri (internal) maupun dari luar (eksternal). Lingkungan internal meliputi aspek-aspek genetika, struktur dan fungsi tubuh, dan psikologis, sedangkan lingkungan eksternal meliputi lingkungan sekitar manusia baik lingkungan fisik, biologis, sosial, kultural, dan spiritual. Lingkungan internal dan eksternal akan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia termasuk persepsinya tentang sehat sakit, cara-cara memelihara dan mempertahankan kesehatan serta menanggulangi penyakit.
Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan yang dinamis dengan lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk merespon secara adaptif terhadap pengaruh lingkungan agar dapat mempertahankan kesehatan. Ketidakmampuan manusia merespon terhadap pengaruh lingkungan internal maupun eksternalnya, akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau terjadi pergeseran status kesehatan dalam rentang sehat sakit.
4. Keperawatan
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sehat atau sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
Pelayanan keperawatan berupa bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri.
Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang langsung diberikan kepada klien/pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Asuhan keperawatan dilaksanakan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan, dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawabnya.
Pelayanan keperawatan sebagai pelayanan profesional yang bersifat humanistis terintegrasi di dalam pelayanan kesehatan, dapat bersifat independen dan interdependen serta dilaksanakan dengan berorientasi kepada kebutuhan objektif klien. Perawat sebagai tenaga profesional yang mempunyai kemampuan baik intelektual, teknikal, interpersonal dan moral bertanggung jawab dan berkewenangan melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan.
C. Etika Keperawatan
Kerangka konsep dan dimensi moral dari suatu tanggung jawab dan akontabilitas dalam praktek klinis keperawatan dan kebidanan didasarkan atas prinsip-prinsip etika yang jelas serta diintegrasikan ke dalam pendidikan dan praktek klinis. Hubungan perawat dengan pasien dipandang sebagai suatu tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap pasien yang pada hakekatnya adalah hubungan memelihara (caring). Elemen dari hubungan ini dan nilai-nilai etiknya merupakan tantangan yang dikembangkan pada setiap sistem pelayanan kesehatan dengan berfokus pada sumber-sumber yang dimiliki. Perawat harus selalu mempertahankan filosofi keperawatan yang mengandung prinsip-prinsip etik dan moral yang tinggi sebagaimana perilaku memelihara dalam menjalin hubungan dengan pasien dan lingkungannya. Sebagai contoh, ketika seorang perawat melakukan kesalahan dalam memberikan obat kepada pasen, dia harus secara sportif (gentle) dan rendah hati (humble) berani mengakui kesalahannya. Pada kasus ini dia harus mempertanggungjawabkan kepada: (1) pasien sebagai konsumen, (2) dokter yang mendelegasikan tugas kepadanya, (3) Manajer Ruangan yang menyusun standar atau pedoman praktek yang berhubungan dengan pemberian obat (4) Direktur Rumah Sakit atau Puskesmas yang bertanggung jawab atas semua bentuk pelayanan di lingkungan organisasi tersebut.
D. Permasalahan dalam Profesi Keperawatan di Indonesia
Perawat dihadapkan pada suatu situasi untuk mengidentifikasi sejauh mana kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi dan berbagai upaya untuk membantu klien dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini dilakukan dalam proses interaksi perawat/klien. Oleh karena objeknya adalah manusia dalam segala tingkatannya, dan manusia adalah makhluk hidup yang sampai saat ini belum semua aspeknya terungkap melalui ilmu pengetahuan, berarti pula perawat senantiasa dihadapkan pada kondisi pekerjaan yang penuh dengan risiko. Oleh karenanya, perawat dituntut pada tingkat kemampuan profesional agar ia mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan.
Sebagaimana dikemukakan bahwa keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan atas ilmu dan kiat keperawatan: Hal ini bermakna bahwa pelayanan keperawatan yang profesional hanya dapat dimungkinkan bila tenaga keperawatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan keperawatan. Tenaga keperawatan yang profesional ditandai dengan pengetahuan yang mendalam dan sistematis, keterampilan teknis dan kiat yang diperoleh melalui latihan lama dan teliti, serta pelayanan/asuhan pada yang memerlukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis tersebut dengan berpedoman pada filsafat moral yang diyakini, yaitu etika profesi. Di Indonesia, kategori pendidikan yang menghasilkan tenaga keperawatan profesional diperoleh dari jenjang pendidikan tinggi yang ada saat ini yaitu Akademi Keperawatan (jenjang Diploma III) dan program pendidikan sarjana keperawatan/Ners.
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 telah memberikan pengakuan secara jelas terhadap tenaga keperawatan sebagai tenaga profesional sebagaimana pada Pasal 32 ayat (4), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi dan hakhak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini, peraturan tentang standar profesi belum ada. Dengan demikian, standar praktik keperawatan yang ada di sebagian rumah sakit hanya bersifat mengikat ke dalam, tetapi tidak ke luar secara hukum belum dapat dipertanggungj awabkan (karena akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah). Oleh karena itu, tenaga keperawatan yang saat ini bekerja di tatanan pelayanan tidak memiliki standar baku sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan keperawatan.
Kode etik keperawatan sebagai norma moral yang mengandung nilai luhur dijunjung tinggi oleh setiap tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada kliennya
Laporan Segmen dan Desentralisasi
Desentralisasi Organisasi
Di sebuah organisasi yang terdesentralisasi, wewenang pengambilan keputusannya tidak diserahkan pada beberapa orang eksekutif puncak melainkan disebarkan di seluruh organisasi. Di satu sisi ekstrem, organisasi yang terdesentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan kebebasan kepada manajer-manajer tingkat yang lebih rendah ataupun karyawan untuk membuat keputusan.
v Keunggulan dan Kelemahan Desentralisasi
Ø Desentralisasi memiliki lima keunggulan:
1. Manajemen puncak dibebaskan dari pemecahan persoalan sehari-hari yang banyak sehingga memiliki peluang untuk berkonsentrasi pada strategi, keputusan , dan kegiatan koordinasi.
2. Manajer tingkat lebih rendah umumnya memiliki informasi yang lebih terperinci dan lebih baru mengenai kondisi setempat dibandingkan dengan para manajer puncak.
3. Pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah membuat mereka dapat lebih cepat memberikan respons kepada par pelanggan.
4. Desentralisasi memberikan pengalaman pengambilan keputusan kepada para manajer tingkat lebih rendah yang nantinya diperlukan jika mereka dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi.
5. Pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer tingkat lebih rendah sering kali meningkatkan motivasi mereka, sehingga dapat meninggkatkan kepuasan kerja dan tingkat retensi karyawan.
Ø Desentralisasi memiliki empat kelemahan :
1. Manajer pada tingkat lebih rendah membuat keputusan-keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran besar.
2. Di suatu organisasi yang betul-betul terdesentralisasi, mungkin terjadi kurang koordinasi di antara manajer yang memiliki otonom.
3. Manajer tingkat yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.
4. Dalam suatu organisasi yang sangat terdesentralisasi, mungkin lebih sulit untuk secara efektif menyebarkan gagasan-gagasan yang inovativ.
Akuntansi Pertanggungjawaban
v Pusat Biaya, Pusat Laba, dan Pusat Investasi
Pusat Biaya Manajer pada pusat biaya memiliki kendali atas biaya-biaya tetapi bukan atas penerimaan atau dana investasi. Departemen jasa seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya dianggap sebagai pusat biaya. Manajer pusat biaya diharapkan meminimalkan biaya dan menyediakan jasa atau produk yang diminta oleh bagian lain dari organisasi.
Pusat Laba Manajer sebagai pusat laba memiliki kendali atas biaya maupun pendapatan. Seperti halnya manajer pusat biaya, manajer suatu pusat laba tidak memiliki kendali atas dana-dana investasi. Manajer pusat laba sering kali dievaluasi dengan membandingkan laba aktual dengan laba yang ditargetkan atau dianggarkan.
Pusat Investasi Manajer sebuah pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi di aktiva operasi. Manajer pusat investasi biasanya dievaluasi dengan menggunakan ukuran imbal hasil atas investasi (ROI) atau laba residu.
v Pandangan Organisasi terhadap Pusat Pertanggungjawaban
Perhatikan bahwa departemen dan pusat kerja yang tidak menghasilkan sendiri pendapatan dalam jumlah signifikan dikategorikan sebagai pusat biaya. Departemen tersebut adalah departemen staf, sepertikeuangan, hukum, dan personalia, serta unit-unit operasi. Pusat laba menghasilkan pendapatan, dan mencakup kelompok produk makanan ringan , minuman, dan permen. Wakil direktur operasi mengawasi alikasi dana investasi untuk berbagai kelompok produk serta bertanggungjawab tehadap laba dari kelompok produk tersebut. Dan terakhir, kantor pusat perusahaan merupakan pusat investasi karena bertanggungjawab atas seluruh pendapatan, biaya, dan investasi.
Desentralisasi dan Pelaporan Segmen
Desentralisasi yang efektif memerlukan adanya pelaporan tersegmen. Selain laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan, juga diperlukan laporan masing-masing segmen organisasi. Segmen merupakan bagian atau aktivitas organisasi yang memuat data biaya, penjualan, atau laba yang diperlukan oleh manajer. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyusun laporan laba rugi untuk segmen usaha. Laporan laba rugi tersegmen ini bermanfaat untuk menganalisis profitabilitas segmen dan mengukur kinerja manajer segmen.
v Menyusun Laporan Laba Rugi Tersegmen
v Tingkatan Laporan Tersegmen
v Penjualan dan Margin Kontribusi
v Biaya Tetap yang Dapat Ditelusuri dan Biaya Tetap Umum
v Biaya yang Dapat Ditelusuri Dapat Menjadi Biaya Umum
v Margin Segmen
v Informasi Keuangan Tersegmen di Laporan Eksternal
Hambatan Pembebanan Biaya yang Tetap
v Penghilangan Biaya
Biaya yang dibebankan ke segmen seharusnya mencakup seluruh biaya yang dapat dilekatkan pada segmen dari seluruh rantai nilai perusahaan tersebut. Hanya biaya produksi yang dimasukkan dalam biaya produk menurut sistem penentuan biaya penyerapan, yang memang disyaratkan untuk pelaporan keuangan eksternal. Untuk menghindari penggunaan dua sistem penentuan biaya dan untuk memberikan konsistensi antara laporan internal dan eksternalm banyak perusahaan juga menggunakan sistem penentuan biaya serapan untuk laporan internal mereka seperti laporan laba rugi tersegmen. Akibatnya, perusahaan seperti ini menghilangkan dari analisi profitabilitas mereka sabian atau seluruh biaya "hulu" dalam rantai nilai, yang terdidi atas penelitian dan pengembangan serta desain produk, biay-biaya "hilir", yang tersidi atas pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggan.
v Metode yang Kurang Tepat dalam Membebankan Biaya Yang Dapat Ditelusuri di antara Segmen-Segmen
Perusahaan membebankan secara tidak tepat biaya-biaya tetap yang dapat ditelusuri ke pusat-pusat pertanggungjawaban dengan dua cara. Pertama, mereka mungkin gagal menelusuri biaya ke pusat-pusat pertanggungjawaban meskipun hal ini masih dapat dilakukan. Kedua, mereka bergantung pada dasar alokasi yang tidak tepat untuk membebankan biaya tetap yang dapat ditelusuri.
Seharusnya biaya dialikasikan ke segmen untuk kepentingan pengambilan keputusan internal hanya jika dasar alokasinya benar-benar menyebabkan timbulnya biaya yang sedang dialokasikan.
v Membagi Biaya Umum di antara Segmen- Segmen secara Acak
Praktik bisnis ketiga yang mengakibatkan biaya segmen terdistorsi adalah praktik membebankan biaya yang tidak dapat ditelusuri ke segmen. Tidak ada hubungan sebab akibat antara biaya bangunan kantor pusat dengan keberadaan suatu produk apapun. Konsekuensinya, setiap alokasi biaya bangunan kantor pusat ke produk pasti bersifat acak.
Ringkasnya, cara perusahaan menangani pelaporan segmen mengakibatkan distorsi biaya. Distorsi ini dihasilkan dari tiga praktik - kegagalan untuk melacak biaya secara langsung pada suatu segmen padahal bisa dilakukan penelusuran, penggunaan dasar yang tidak tepat untuk mengalokasikan biaya, dan alokasi biaya-biaya umum pada segmen secara acak.
Mengevaluasi Kinerja Pusat Investasi - Imbal Hasil atas Investasi
v Rumus Imbal Hasil atas Investasi
Imbal hasil atas investasi didefinisikan sebagai laba operasi bersih dibagi dengan rata-rata aktiva operasi :
ROI = laba operasi bersih
rata-rata aktiva operasi
v Definisi Laba Bersih Operasi dan Aktiva Operasi
Laba operasi bersih adalah laba sebelum bunga dan pajak dan kadang-kadang disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak. Laba operasi bersih digunakan dalam rumus tersebut karena dasar perhitungan terdiri atas aktiva operasi.
Aktiva operasi mencakup kas, piutang, persediaan, pabrik dan perlatan, dan aktiva-aktiva lain yang dipertahankan untuk penggunaan produktif di dalam organisasi. Aktiva-aktiva ini tidak dimiliki untuk keperluan operasional, sehingga dikeluarkan dari kelompok aktiva operasi. Dasar aktiva operasi yang digunakan dalam rumus pada umumnya diperhitungkan sebagai rata-rata aktiva operasi antara awal dan akhir tahun.
v Memahami ROI- Perspektif DuPont
Persamaan ROI, yaitu laba opersi bersih dibagi dengan rata-rata aktiva opersi, tidak banyak membantu manajer yang bermaksud untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki ROI perusahaan. Persamaan itu hanya menawarkan dua variabel untuk memperbaiki kinerja- laba operaasi bersih dan rata-rata aktiva operasi.
ROI = Margin x Perputaran
v ROI dan Balanced Scorecard
Berbicara secara umum, ROI dapat ditingkatkan dengan meningkatkan penjualan, menurunkan biaya, dan/atau menurunkan investasi dalam aktiva operasi. Namun, mungkin tidak tampak jelas bagi dan menurunkan investasi secara konsisten dengan strategi perusahaan.
Karena alasan itu, saat manajer dievaluasi berdasarkan ROI, pendekatan balanced scorecard digunakan. Singkatnya, balanced scorecard yang disusun dengan baik dapat memberikan peta yang menunjukkan bagaimana perusahaan meningkatkan ROI. Bila peta yang menunjukkan strategi perusahaan tersebut tidak ada, manajer mungkin mengalami kesulitan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan untuk meningkatkan ROI dan mereka mungkin bekerja dengan tujuan yang berlawanan dengan keselarasan strategi perusahaan secara keseluruhan.
v Kritik terhadap ROI
1. Hanya memberi tahu manajer bahwa meningkatkan ROI mungkin tidak cukup.
2. Seorang manajer yang mengambil alih suatu segmen usaha biasanya mewarisi banyak biaya yang telah ditentukan yang tidak dikendalikan oleh manajer.
3. Seperti yang akan dibahas di bagian selanjutnya, seornag manajer yang dievaluasi berdasarkan pada ROI mungkin menolak atau tidak memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan.
Laba Residu
Pendekatan lain pengukuran kinerja pusat investasi terfokus pada suatu konsep yang dikenal sebagai laba residu. Laba residu adalah laba operasi bersih yang diperoleh pusat investasi di atas imbal hasil minimum yang diminta atas aktiva operasi yang digunakan. Dalam bentuk persamaan, laba residu dihitung sebagai berikut :
Laba Residu = laba operasi bersih - [rata-rata aktiva operasi x tingkat imbal hasil minimum yang diminta]
v Memotivasi dan Laba Residu
Umumnya, seorang manajer yang dievaluasi berdasarkan pada ROI akan menolak setiap proyek yang tingkat imbal hasilnya di bawah ROI divisi saat ini meskipun tingkat imbal hasil proyek baru tersebut di atas tingkat imbal hasil minimum yaang diminta untuk seluruh perusahaan. Sebaliknya, setiap proyek yang tingkat imbal hasilnya di atas tingkat imbal hasil minimum yang diminta untuk perusahaan tersebut akan mengakibatkan meningkatnya laba residu. Karena ini merupakan kepentingan terbaik perusahaan sebagai suatu keseluruhan untuk menerima setiap proyek yang tingkat imbal hasilnya di atas tingkat imbal hasil minimum yang diminta, manajer yang dievaluasi berdasarkan pada laba residu akan cenderung membuat keputusan yang lebih baik berkenaan dengan proyek-proyek investasi daripada manajer yang dievaluasi berdasarkan pada ROI.
v Perbandingan Divisi dan Laba Residu
Laba residu memiliki satu kelemahan. Laba residu tidak dapat digunakan untuk membandingkan kinerja divisi dengan ukuran yang berbeda. Anda seharusnya mempertimbangkan bahwa divisi yang lebih besar akan memiliki lebih banyak laba residu daripada divisi yang lebih kecil bukan karena mereka dikelola dengan lebih baik tetapi hanya karena ukurannya lebih besar.
Penentuan Harga Transfer
v Harga Transfer Negoisasi (Negotiated Transfer Prices)
Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negoisasi memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibanding pihak-pihak lain dalam perusahaan.
Harga transfer negosiasian mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Namun transfer pricing ini tidak begitu mudah untuk ditentukan karena posisinya pada situasi sulit yang bisa menimbulkan conflict of interest diantara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu divisi penjual dan divisi pembeli. Artinya, tidak akan ada satu metode transfer price yang terbaik, yang akan diterima mutlak oleh kedua belah pihak.
Berbicara secara umum, kita tidak dapat memperkirakan harga transfer pasti yang akan mereka sepakati. Walaupun begitu, kita dapat secara rahasia memperkirakan dua hal : 1) divisi penjualan akan setuju untuk mentransfer hanya jika laba divisi penjualan meningkat sebagai hasil dari transfer, dan 2) divisi pembelian akan setuju untuk transfer hanya jika laba divisi pembelian juga meningkat sebagai suatu hasil dari transfer
v Harga Transfer Divisi Penjualan
Perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa, penetapan harga transfer metode ini relatif mudah diterapkan namun memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah pada keputusan yang buruk, jika seandainya unit penjual tidak dapat memproduksi dengan optimal sehingga menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada harga pasar, maka dapat terjadi kecenderungan pembelian barang dari luar. Kedua, jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjual tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transaksi internal. Ketiga, penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya berarti tidak ada insentif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya.
Umumnya perusahaan menetapkan harga transfer atas biaya berdasarkan biaya variabel dan atau biaya tetap dalam bentuk: biaya penuh (full cost), biaya penuh ditambah mark-up (full cost plus markup) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (variable cost plus fixed fee).
Walaupun pendekatan biaya untuk penentuan harga transfer relatif sederhana untuk diterapkan, tetapi memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penggunaan biaya-terutama biaya penuh-sebagai harga transfer dapat mengarah pada keputusan buruk dan oleh karenanya pada suboptimisasi. Kedua, jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjual tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transfer internal. Persoalan ketiga bahwa mereka tidak menyediakan insentif untuk mengendalikan biaya. Persoalan ini dapat diatasi sampai pada lingkup tertentu dengan menggunakan biaya standar dan bukan biaya aktual untuk harga transfer.
v Harga Transfer Berdasarkan Harga Pasar (Market-Based Transfer Prices)
Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar, pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit, pada sisi pembeli harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya.
Pendekatan harga pasar dirancang apabila ada pasar penghubung untuk produk atau jasa yang ditransfer. Pasar penghubung adalah pasar untuk produk atau jasa perusahaan pada saat ini. Jika divisi penjual tidak memiliki kapasitas menganggur, harga pasar dalam pasar penghubung adalah pilihan sempurna untuk harga transfer.
Namun yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar. Tidak semua barang-barang yang diperjual-belikan antar divisi tersedia di pasar, misalnya pada suatu industri yang terdeferensiasi dan terintegrasi seperti industri kertas, jika divisi penjual harus mengirim kertas yang setengah jadi ke divisi lain, pasar tidak menyediakan harga kertas mentah atau setengah jadi.
Namun, jika harga pasar tersedia atau dapat diperkirakan maka ada baiknya menggunakan harga pasar. Meskipun demikian, jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif, pilihan lainnya adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya (cost-based transfer price).
Otomisasi Divisional dan Suboptimisasi
Otonomi divisional dan tanggung jawab yang lebih bebas secara umum mengarah pada keberhasilan yang jauh lebih besar dan laba yang jauh lebih besar daripada operasi yang diatur dan dikendalikan secara ketat dan terpusat. Salah satu dari alasan-alasan utama untuk melakukan desentralisasi adalah bahwa manajer puncak tidak mengetahui secara detail kondisi masing-masing divisi. Untuk menentukan dengan tepat berapakah harga transfer yang seharusnya, manajer puncak harus mengetahui dengan detail pasar penghubung, biaya variabel dan kapasitas yang digunakan. Jika manajer puncak memiliki semua informasi ini, menjadi tidak jelas mengapa mereka mengambil kebijakan desentralisasi.
Otonomi divisional dan tanggung jawab yang lebih bebas secara umum mengarah pada keberhasilan yang jauh lebih besar dan laba yang jauh lebih besar daripada operasi yang diatur dan dikendalikan secara ketat dan terpusat. Salah satu dari alasan-alasan utama untuk melakukan desentralisasi adalah bahwa manajer puncak tidak mengetahui secara detail kondisi masing-masing divisi. Untuk menentukan dengan tepat berapakah harga transfer yang seharusnya, manajer puncak harus mengetahui dengan detail pasar penghubung, biaya variabel dan kapasitas yang digunakan. Jika manajer puncak memiliki semua informasi ini, menjadi tidak jelas mengapa mereka mengambil kebijakan desentralisasi.
Aspek Internasional Harga Transfer
Tujuan harga transfer berubah apabila melibatkan multinational corporation (MNC) serta barang dan jasa ditransfer melalui batas-batas negara. Tujuan penentuan harga transfer internasional dari dua aspek adalah sebagai berikut :
Domestik
Tujuan harga transfer berubah apabila melibatkan multinational corporation (MNC) serta barang dan jasa ditransfer melalui batas-batas negara. Tujuan penentuan harga transfer internasional dari dua aspek adalah sebagai berikut :
Domestik
a Otonomi yang lebih besar
a Meningkatkan motivasi manajer
a Evaluasi kerja yang lebih baik
a Goal congruence yang lebih baik
Internasional
a Pengurangan tarif, bea cukai dan pajak
a Pengurangan risiko nilai tukar
a Posisi kompetisi yang lebih kuat
a Hubungan dengan pemerintah setempat yang lebih baik
Disisi lain, membebankan suatu harga transfer yang tinggi mungkin membantu MNC mengurangi laba dari negeri yang telah memperketat kendali pengiriman uang asing, atau mungkin memperbolehkan MNC memindahkan pendapatan dari suatu negera yang memiliki tingkat pajak pendapatan yang tinggi ke suatu negara yang memiliki tingkat pajak yang rendah (tax haven country).
Penelitian akhir-akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinsional (MNC) melihat transfer pricing sebagai suatu isu pajak internasional utama, dan lebih dari setengah dari perusahaan ini mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling penting. Sebagian besar negara sekarang menerima perjanjian modal Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), yang menyatakan bahwa harga-harga transfer sebaiknya disesuaikan dengan menggunakan standar arm’s-length, artinya pada suatu harga yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang independen. Sementara perjanjian model tersebut diterima secara luas, terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara negara-negara menerapkannya. Meskipun demikian, terdapat dukungan yang kuat di seluruh dunia terhadap suatu pendekatan untuk membatasi usaha-usaha oleh MNC untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menetapkan harga-harga transfer yang berbeda dengan arm’s-length standard tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)